Jika Tualang Jadi Gubernur Aceh. Belum ada satu hukumpun yang melarang seseorang untuk bermimpi, undang-undang, hukum agama, apalagi hukum adat. Atas pertimbangan itu Tualang ingin bermimpi menjadi Gubernur Aceh, karena bukan mustahil mimpi itu akan terwujud, banyak orang di negeri ini yang menjadi pemimpin berawal dari sebuah mimpi. Secara pendidikan memang benar Tualang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, bukan seorang profesor, bukan seorang master, bukan seorang sarjana, apalagi seorang ahli madya. Akan tetapi Tualang hanya memiliki pendidikan formal yang cukup memenuhi syarat sebagai calon.
Berawal mimpi ini bukan atas dasar desakan, dorongan, atau keinginan sebuah kelompok. Melainkan untuk mengisi sebuah kekosongan visi yang Tualang yakin tidak akan tersampaikan oleh calon-calon yang lain. Semua visi yang selalu terlupakan oleh calon, dan dianggap tidak penting untuk dipikirkan.
Dalam mimpi itu, Tualang juga sempat berpikir akan maju lewat jalur apa, apakah lewat Partai Politik atau jalur Independen sebagai jalur aman dalam kancah perpolitikan dewasa ini. Kalau lewat jalur Partai Politik ini mustahil dan tidak mungkin terjadi, mengingat Tualang hanya memiliki pendidikan formal yang rendah. Alternatifnya ya lewat jalur independen. Jika lewat jalur independen, tentunya harus mempersiapkan dukungan yang dibuktikan dengan foto copy KTP. Syarat ini tergolong mudah, mengingat stock foto copy KTP di Aceh cukup banyak, tinggal kita beli selesai masalah.
Tualang memiliki visi yang tergolong unik, dibandingkan calon-calon lain di Indonesia yang berisikan doa-doa dan janji-janji yang tidak mampu di penuhi nantinya. "Alam Tidak Butuh Manusia, Manusia Butuh Alam" itulah visi Tualang dalam menjalankan roda Pemerintah Aceh jika Tualang Menjadi Gubernur.
Karena kita sering lupa, dan bahkan tidak tahu kalau sebenarnya alam itu tidak butuh manusia, akan tetapi kitalah manusia yang membutuhkan alam. Sehingga turunan dari visi itu Tualang rumuskan dalam bentuk misi, dan pastinya misi itu memiliki kebijakan yang seimbangan antara kepentingan manusia dan kepentingan alam.
Kondisi saat ini, umumnya kebijakan pembangunan tidak mempertimbangkan aspek ekologis, sehingga alam marah yang diluapkan kemarahannya lewat bencana-bencana yang saban hari menjadi bacaan kita dimedia massa. Kebijakan yang rakus tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam menjadi persoalan utama di Aceh saat ini. Selain itu, diciptakan alam oleh Allah tidak hanya untuk manusia, akan tetapi alam ini juga para satwa.
Penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam di Aceh saat ini tidak mempertimbangkan keselamatan dan keberlangsungan hidup para satwa. Kapling kawasan untuk kawasan perkebunan, pertambangan, dan pembangunan lainnya telah berdampak serius terhadap ketersediaan kawasan bagi satwa. Apa yang terjadi kemudian, satwa mengibarkan bendera perang dengan manusia. Dampak yang terjadi, kebun dirusak, harta benda hancur, dan bahkan hilangnya nyawa dari kedua belah pihak.
Dua permasalahan tersebut diatas menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan Tualang jika menjadi Gubernur Aceh. Tualang akan memdesain pembangunan jalan yang memiliki perspektif ekologis, jalan-jalan yang berada dalam kawasan satwa akan dibuat semacam jalan layang, dimana dibawahnya bisa menjadi lalulintas satwa. Setiap pembangunan akan didesain sesuai dengan kebutuhan kawasan.
Tualang akan melakukan evaluasi semua perizinan perkebunan dan pertambangan yang ada di Aceh. Untuk memastikan semua komitmen perusahaan terjalankan sebagaimana aturan perundang-undangan. Adanya kawasan cadangan, adanya kebun plasma bagi masyarakat, adanya alokasi CSR dan penggunaannya tepat sasaran. Tualang akan mengalokasikan dana yang cukup untuk setiap SKPA yang memiliki fungsi pengawasan lingkungan hidup, sehingga dalam upaya pengawasan ketersediaan dana tidak lagi menjadi penghambat sebagaimana kondisi sekarang yang terjadi.
Tualang akan menyelesaikan semua masalah lingkungan hidup di Aceh, konflik lahan antara warga dengan perusahaan, konflik manusia dengan binatang, persoalan limbah perusahaan, persoalan ganti rugi, dan persoalan jaminan reklamasi yang sampai hari ini menjadi permasalahan utama di Aceh. Tualang siap mengambil resiko untuk merekomendasikan atau menarik izin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar dilapangan.
Tualang akan memperbesar alokasi lahan kepada warga, melalui hutan desa atau hutan mukim, dan akan mengeluarkan kebijakan moratorium izin perkebunan sawit di Aceh, termasuk tidak akan memperpanjang izin.
Tualang pikir ini tidak hanya sebatas doa untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan, semua bisa dilakukan dengan komitmen dan ketegasan dalam memimpin. Untuk apa Aceh ini kaya dengan sumberdaya alam, buktinya masyarakat tetap miskin, masyarakat yang menanggung dampak bencana, dan masyarakat yang harus berhadapan dengan kemarahan satwa. Kedepan jika Tualang menjadi Gubernur, dalam setiap kebijakan dan pembangunan akan dilakukan perpaduan antara kepentingan ekologis, ekonomi, dan sosial budaya.
Jika Tualang Jadi Gubernur, dana operasional polisi hutan akan diperbesar, dana operasional KPH akan ditingkatkan, dan pemberdayaan masyarakat yang ada disekitar hutan akan diutamakan.
Semoga mimpi ini terwujud, dan dengan bangga bisa melihat senyuman satwa dalam setiap kebijakan pembangunan di Aceh.[]
Artikel lain: